Nama "Sanur" hingga kini masih belum dapat diungkap secara pasti dari sisi ilmu sejarah maupun tata bahasa. Namun, ada dugaan bahwa kata "Sanur" berasal dari akronim "Sahar Nuhur," yang berarti "Memohon untuk Datang." Diperkirakan istilah ini merujuk pada kawasan yang kini dikenal sebagai Desa Sanur Kaja.

Selain sebagai destinasi wisata, Sanur juga memiliki sejarah penting. Pada tahun 1906, terjadi pendaratan kapal Belanda, Sri Komala, di Pantai Sanur. Penduduk lokal dituduh merampok isinya, yang menjadi dalih bagi Belanda untuk memicu Perang Puputan Badung. Semangat perjuangan "Puputan" menjadi simbol perlawanan rakyat saat itu. Tidak hanya itu, pada tahun 1942, tentara Jepang juga mendarat di Pantai Sanur, disusul oleh tentara NICA pada tahun 1945, yang menyebabkan tekanan besar bagi masyarakat setempat.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan Desa Sanur mulai terbentuk di bawah pimpinan seorang Perbekel atau Kepala Desa. Sanur dibagi menjadi tiga desa adat: Desa Adat Sanur, Desa Adat Intaran, dan Desa Adat Penyaringan, dengan berbagai banjar adat yang membentuk komunitasnya.

Seiring perkembangan sebagai destinasi wisata, Desa Sanur dimekarkan menjadi tiga wilayah administratif pada tahun 1980: Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kaja, dan Desa Sanur Kauh. Pemekaran ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali dan dikukuhkan kembali pada tahun 1982. Meskipun terbagi secara administratif, semangat persatuan warga Sanur tetap terjaga, terutama karena sejarah panjang perjuangan dan pembangunan yang telah dilalui bersama.

Sanur tetap menjadi simbol kekuatan dan kesatuan, dengan lambang yang serupa untuk setiap desa sebagai cerminan "Satu Jiwa" warga Sanur.